15.21
 |
| Anggota Komite III DPD RI, Fahira Idris. FOTO: DOK.JPNN.com |
PGRI Bluluk – MASIH dalam rangkaian HUT PGRI ke-70, DPD RI bekerjasama dengan PB PGRI menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Kebijakan Pengelolaan Guru Untuk Mutu Pendidikan". Seminar tersebut mengeluarkan 10 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Salah satu rekomendasi adalah meminta pemerintah mencabut moratorium pengangkatan guru untuk mencukupi kebutuhan guru di Indonesia.
Rekomendasi kedua yang dibacakan oleh anggota Komite III DPD RI, Fahira Idris diakhir seminar yang digelar di lobi Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/11). adalah pemerintah harus mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, murni untuk pendidikan, di luar gaji dan di luar anggaran Kementerian dan Lembaga kedinasan lainnya.
Rekomendasi kedua yang dibacakan oleh anggota Komite III DPD RI, Fahira Idris diakhir seminar yang digelar di lobi Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/11). adalah pemerintah harus mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, murni untuk pendidikan, di luar gaji dan di luar anggaran Kementerian dan Lembaga kedinasan lainnya.
Ketiga, minta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru. Rekomendasi ketiga lanjut senator asal DKI Jakarta ini, mendesak Pemerintah memperbaiki data pendidikan, untuk menjadi pedoman dalam pemenuhan kebutuhan guru.
“Keempat, mendorong Pemerintah untuk melakukan proses penjaminan mutu terhadap LPTK termasuk LPTK yang dikelola swasta serta memperhatikan nasib guru honorer terkait status kepagawaian dan juga standar minimal penghasilan guru honorer,” tegasnya.
Selain itu, DPD dan PGRI meminta pemerintah bersikap objektif, profesional dan beritikad baik untuk pengembangan organisasi profesi guru serta memperkuat organisasi profesi guru untuk mengadvokasi kepentingan guru, termasuk upaya melindungi dari politisasi guru.
Bahkan forum seminar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan momentum otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu guru dan tenaga kependidikan serta mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama terhadap pendidikan yang di bawah Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(sumber: jpnn.com)
“Keempat, mendorong Pemerintah untuk melakukan proses penjaminan mutu terhadap LPTK termasuk LPTK yang dikelola swasta serta memperhatikan nasib guru honorer terkait status kepagawaian dan juga standar minimal penghasilan guru honorer,” tegasnya.
Selain itu, DPD dan PGRI meminta pemerintah bersikap objektif, profesional dan beritikad baik untuk pengembangan organisasi profesi guru serta memperkuat organisasi profesi guru untuk mengadvokasi kepentingan guru, termasuk upaya melindungi dari politisasi guru.
Bahkan forum seminar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan momentum otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu guru dan tenaga kependidikan serta mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama terhadap pendidikan yang di bawah Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(sumber: jpnn.com)
SEMINAR DPD. Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudarsono Hardjo Sudarsono Hardjosoekarto, dan sejumlah senator saat pembukaan seminar nasional DPD RI dengan tema “Kebijakan Pengelolaan Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan”, Kamis 26 November di Lobi Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. IDRIS PRASETIAWAN/FMC
SEMINAR DPD. Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Haris Almasyhari (kanan), dan sejumlah senator saat pembukaan seminar nasional DPD RI dengan tema “Kebijakan Pengelolaan Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan”, Kamis 26 November di Lobi Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. IDRIS PRASETIAWAN/FMC
SEMINAR DPD. Para narasumber seminar nasional DPD RI, dari kiri, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Haris Almasyhari (kedua kiri), Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof Kamaruddin Amin (kedua kanan), dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kemdikbud Anas M Adam (kanan), Kamis 26 November di Lobi Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Seminar nasional tersebut mengambil tema “Kebijakan Pengelolaan Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan”, IDRIS PRASETIAWAN/FMC
sumber photo: fajarmediacenter.com
0 komentar:
Posting Komentar